Peraturan Perundang-Undangan | Pendidikan Kewarganegaraan SD

Peraturan Perundang-Undangan | Pendidikan Kewarganegaraan SD

A. Pengertian Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan memiliki kekuataan mengikat. Misalnya undang-undang, peraturan pemerintah dan lain-lain. Peraturan adalah sekelompok tindakan yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan yang dijabarkan dalam bentuk tulisan. Misalnya tata tertib sekolah dan sebagainya.

Seperti halnya peraturan perundang-undangan, peraturan juga memiliki kekuatan mengikat, artinya undang-undang dan peraturan harus dilaksankan. Seseorang yang melanggar peraturan dan undang-undang akan dikenai sanksi atau hukuman

Peraturan dibuat dengan tujuan

  • Menciptakan ketentraman dan ketertiban dalam masyarakat
  • Mewujudkan keadilan sosial
  • Sarana penggerak pembangunan

B. Peraturan Peundang-Undangan

1. Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945)

Yaitu bentuk peraturan perundang-undangan yang tertinggi sebagai hukum dasar tertulis yang memuat dasar dan garis besar hukum dalam penyelenggaraan negara

2. Ketetapan MPR (Tap MPR)

Merupakan keputusan MPR sebagai pengemban kedaulatan rakyat yang ditetapkan dalam sidang MPR

3. Undang-undang (UU)

Undang-undang dibuat oleh DPR bersama presiden untuk melaksanakan UUD 1945 serta tap MPR

4. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu)

Dibuat oleh presiden dalam hal ini ihwal kepentingan yang memaksa tanpa persetujuan DPR dengan ketentuan sebagai berikut:

a. Perppu hanya diajukan ke DPR dealam persidangan yang berikut

b. DPR dapat menerima atau menolak Perppu dengan tidak mengadakan perubahan

c. jika ditolak DPR, perppu tersebut harus dicabut

5. Peraturan Pemerintah (PP)

Dibuat oleh pemerintah dalam hal ini presiden untuk melaksanakan perintah undang-undang. PP biasanya memuat aturan umum untuk melaksanakan pembangungan

6. Peraturan Presiden (Prepres)

Dibuat oleh presiden untuk mengatur masalah-masalah tertentu. Keppres adalah peraturan yang dibuat oleh presiden untuk menyelesaikan persoalan dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Inpres ada;ah keppres yang bersifat aturan pelaksanaan rogram kerja nyata

7. Peraturan Daerah (Perda)

Merupakan peraturan yang disusun dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. Perda dibuat oleh pemerintah daerah dengan persetujuan DPRD.

Contoh peraturan daerah:

a. larangan merokok di tempat umum di Jakarta

b. peraturan penambangan pasir, kerikil dan batu sungai di Bantul

c. peraturan perlindungan anak di Papua

C. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat Dan Daerah

1. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Pusat

a. undang-undang korupsi

b. undang-undang perpajakan

c. undang-undang lalu lintas

2. Peraturan Perundang-Undangan Tingkat Daerah

Adalah peraturan yang dibuat oleh lembaga-lembaga berwenang yang ada di daerah, baik provinsi maupun kabupaten / kota

Peraturan daerah meliputi:

a. peraturan daerah provinsi yang dibuat oleh gubernur dan DPRD provinsi

b. peraturan daerah kabupaten / kota yang dibuat oleh bupati / walikota dan DPRD kabupaten / kota

c. peraturan desa atau yang setingkat yang dibuat oleh lembaga perwakilan masyarakat desa

Contoh peraturan daerah sebagai berikut:

a. Perda Kabupaten Bantul No 04 Tahun 2006 tentang retribusi ijin pembuatan bangunan di daerah jaringan irigasi di kabupaten Bantul

b. Perda Kota Bandung No 03 Tahun 2005 tentang penyelenggaraan ketertiban, kebersihan dan keindahan

d. proses pembatan peraturan pusat dan daerah

Urutan pembuatan peraturan perundang-undangan adalah:

a. membuat rancangan peraturan

b. mengajukan rancangan kepada DPR atau DPRD

c. membahas rancangan peraturan atau undadng-undang

d. memngesahkan peraturan atau undang-undang

E. Peran Serta Masyarakat Dalam Perautan Perundang-Undangan

1. mengenali dan mengetahui peraturan perundang-undangan

2. mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku

3. mengawasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku

4. mengajak orang lain untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku

5. memberikan masukan dan saran atas peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian materi tentang Peraturan Perundang-Undangan | Pendidikan Kewarganegaraan SD. Semoga bermanfaat dan selamat belajar

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *